SEMARANG — Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng menegaskan bahwa wacana enam hari sekolah tidak dapat dijalankan tanpa mengukur kesiapan sekolah secara detail. Menurutnya, kondisi sarana prasarana hingga kapasitas guru harus menjadi pertimbangan utama.
Ia menjelaskan bahwa setiap sekolah memiliki kondisi berbeda. Karena itu, kebijakan seragam perlu diuji terlebih dahulu untuk memastikan kesiapan seluruh jenjang pendidikan.
“Kita harus lihat kesiapan sekolah dan guru. Jangan sampai kebijakannya dijalankan, tetapi sekolah belum siap,” katanya, Senin (24/11).
Pemkot Semarang telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan meminta Bappeda melakukan analisis teknis serta sosial sebelum mengambil keputusan. Menurut Agustina, langkah ini penting agar implementasi kebijakan berjalan efektif.
Ia menilai bahwa enam hari sekolah akan memiliki dampak terhadap pembagian waktu mengajar guru. Oleh sebab itu, kebijakan harus mempertimbangkan kapasitas mereka dalam menjalankan aktivitas belajar yang lebih panjang.
Agustina juga menegaskan pentingnya menyiapkan program pengembangan diri bagi siswa apabila jadwal sekolah berubah. Menurutnya, kegiatan sore harus tetap menjadi bagian dari pembelajaran yang holistik.
Ia menyebut kegiatan seni, keagamaan, dan pelajaran tambahan sebagai elemen penting untuk memastikan perkembangan anak tetap seimbang.
“Jangan sampai kegiatan non-akademik hilang karena perubahan kebijakan,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Dewan Pendidikan Kota Semarang, Setyo Budi menilai bahwa pelaksanaan lima hari sekolah selama ini berjalan stabil. Karena itu, perubahan sistem harus dilakukan secara bertahap dengan uji coba yang jelas.
Ia berharap kebijakan baru nantinya tidak membebani sekolah yang belum siap secara infrastruktur maupun SDM.
Pemkot Semarang memastikan akan terus mengawal proses pembahasan dan mengambil keputusan yang berpihak pada anak serta kesiapan sekolah.