SEMARANG – Pemerintah Kota Semarang menegaskan komitmennya untuk menurunkan angka kemiskinan menjadi 2,9 persen pada 2030, sejalan dengan target Sustainable Development Goals (SDGs).
Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, menyebut bahwa capaian ini hanya bisa diraih melalui kolaborasi lintas sektor. “Kita harus bergerak bersama, dari akademisi, pelaku usaha, hingga masyarakat,” ungkapnya saat membuka Rakor Penanggulangan Kemiskinan di Hotel UTC, Kamis (23/10).
Agustina menilai, pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan merupakan kunci untuk memutus rantai kemiskinan. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai fasilitator, tetapi juga penggerak ekosistem yang menumbuhkan peluang kerja dan usaha.
Dalam strategi jangka panjangnya, Pemkot Semarang fokus pada pemberdayaan ekonomi produktif, pendidikan vokasi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program sosial yang berkelanjutan.
Pj Sekda Kota Semarang, Budi Prakosa, menambahkan, langkah-langkah intervensi akan difokuskan pada 13 program prioritas yang mencakup infrastruktur dasar, kesehatan lingkungan, dan penguatan ekonomi lokal.
“Semarang harus menjadi kota inklusif yang tidak meninggalkan kelompok rentan. Setiap kebijakan akan berbasis data dan kolaborasi,” ujarnya.
Menurut Budi, Pemkot Semarang telah mengidentifikasi wilayah prioritas seperti Semarang Utara dan Gayamsari untuk dilakukan pendampingan intensif. “Kami ingin mengubah kantong kemiskinan menjadi kantong produktif,” tambahnya.
Agustina menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan sosial. “Kita tidak boleh hanya membangun gedung, tapi harus membangun manusia,” katanya.
Melalui kerja sama lintas sektor, Pemkot optimistis dapat menciptakan kota yang tangguh secara ekonomi dan sosial pada tahun 2030. “Inilah bentuk nyata dari komitmen kami terhadap tujuan SDGs,” pungkasnya.
Reporter: Ismu Puruhito