JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Pada peringatan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) 2025, Jawa Tengah dinobatkan sebagai provinsi terbaik peringkat 1 dalam pelaksanaan program penyediaan perumahan.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Maruarar Sirait, kepada Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam acara yang berlangsung di Wisma Mandiri II, Jakarta Pusat, Senin (25/8/2025).
Dalam sambutannya, Maruarar menegaskan alasan Jawa Tengah layak mendapat peringkat tertinggi. Provinsi ini mengalokasikan pembangunan 17.510 unit rumah pada 2025, jauh melampaui Aceh dengan 3.114 unit dan Jawa Timur 2.110 unit. “Kerja keras Gubernur Ahmad Luthfi patut diapresiasi. Capaian ini luar biasa,” ujarnya.
Menurut Maruarar, kepemimpinan Ahmad Luthfi terbukti mampu mendorong penyediaan rumah layak huni secara masif. Pertumbuhan rumah subsidi juga meningkat signifikan, sekaligus menjadi solusi atas permasalahan backlog perumahan di Jawa Tengah.
Gubernur Ahmad Luthfi menyebut penghargaan ini sebagai motivasi tambahan bagi pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga desa. “Program renovasi rumah tidak layak huni membantu masyarakat miskin ekstrem. Total ada 17 ribu unit RTLH yang kita perbaiki, plus 510 unit rumah baru,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, backlog perumahan di Jateng masih besar, yakni 1,3 juta unit pada akhir 2024. Namun, lewat kolaborasi berbagai pihak, angka itu perlahan ditekan. “Kami libatkan dinas lain, dunia usaha, hingga masyarakat,” katanya.
Kepala Disperakim Jateng, Boedyo Dharmawan, menambahkan penghargaan ini juga menjadi bukti dukungan terhadap program Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan pembangunan 3 juta rumah.
Selain anggaran provinsi, dukungan datang dari kabupaten/kota dengan 6.776 unit dan CSR perusahaan sebanyak 2.067 unit. “Jika dijumlahkan, totalnya lebih dari 26 ribu unit rumah pada 2025,” jelas Boedyo.
Boedyo menegaskan, komitmen ini tidak berhenti di 2025. Pemprov Jateng berkomitmen terus meningkatkan alokasi rumah tiap tahun untuk mengurangi backlog dan memenuhi hak dasar warga akan hunian layak.
Reporter : Raffa Danish