SEMARANG – Sekitar 60 buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Jawa Tengah (ABJAT) menggelar aksi damai menuntut kenaikan upah di Kota Semarang, Senin (24/11). Massa aksi memulai long march dari kawasan Johar menuju Balaikota sebelum diterima secara langsung oleh Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng.
Kedatangan mereka membawa empat tuntutan utama, salah satunya kenaikan UMK 2026 sebesar 19 persen dan penetapan UMSK minimal 7 persen. Selain itu, mereka meminta pemerintah melaksanakan Putusan MK No. 168/PUU-XXI/2023 serta menolak RPP Pengupahan yang dianggap merugikan pekerja.
Agustina menyambut baik kedatangan para buruh. Ia menegaskan bahwa aspirasi tersebut merupakan bagian dari dinamika kebijakan pengupahan yang harus didengar pemerintah daerah. Ia memastikan Pemkot Semarang akan berperan aktif mengawal tuntutan tersebut ke pusat.
Dalam audiensi, ia menjelaskan bahwa kewenangan penuh penetapan upah kini berada pada tingkat nasional. Karena itu, diperlukan kekuatan kolektif dan jejaring yang luas agar suara buruh dapat masuk dalam pembahasan regulasi di tingkat pusat.
Agustina mengingatkan bahwa proses penetapan upah harus selaras dengan kebijakan pemerintah pusat agar tidak menimbulkan ketidaksinkronan. Ia menyebut bahwa keputusan yang terlalu rendah atau terlalu tinggi tanpa dasar dapat mengganggu keseimbangan industri.
Ia juga menegaskan bahwa pembahasan upah hendaknya tidak dilakukan mendekati tenggat waktu penyusunan anggaran perusahaan. Pelaku usaha, menurutnya, memerlukan waktu adaptasi yang cukup dalam merencanakan beban operasional.
Pada aksi tersebut, Sumartono selaku koordinator menyampaikan apresiasi terhadap sikap Wali Kota yang memberikan ruang dialog. Menurutnya, dukungan pemerintah daerah merupakan tahap penting dalam perjuangan buruh di Jawa Tengah.
Ia menegaskan bahwa serikat pekerja akan terus mengawal pembahasan upah hingga mencapai hasil yang dianggap adil bagi buruh. Koalisi buruh juga berencana melibatkan berbagai elemen organisasi untuk memperluas perjuangan.
Dalam kesempatan itu, Agustina mengajak buruh untuk tetap menjaga komunikasi yang sehat dan mengedepankan dialog. Ia menilai bahwa iklim hubungan industrial yang stabil akan meningkatkan kinerja ekonomi Kota Semarang.
Audiensi berlangsung dengan tertib, dan seluruh perwakilan buruh menerima hasil pertemuan tersebut dengan baik. Mereka menegaskan akan kembali mengawal proses pengupahan setelah informasi resmi dari pusat diterbitkan.
Program pengawalan upah yang dilakukan berbagai serikat pekerja ini diharapkan mampu memperkuat posisi tawar buruh sekaligus menjaga keseimbangan ekonomi daerah.
Reporter: Ismu Puruhito