SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan pelayanan publik tetap berjalan lancar meski belakangan terjadi aksi unjuk rasa di sejumlah daerah. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi di provinsi tersebut.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah, Sumarno, menyatakan seluruh aparatur sipil negara di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sudah diinstruksikan untuk tetap bekerja sesuai tupoksi. “Semua layanan masyarakat berjalan normal. Tidak ada alasan pelayanan terganggu,” katanya.
Menurutnya, pelayanan publik adalah wajah pemerintah yang menjadi tolok ukur kepercayaan masyarakat dan dunia usaha. Karena itu, segala bentuk hambatan harus diminimalkan.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan pihaknya sudah berkoordinasi dengan seluruh Bupati, Wali Kota, dan Forkopimda agar pelayanan publik tetap berjalan optimal. “Kami tidak boleh abai. Karena pelayanan publik yang lancar adalah pondasi pembangunan,” ujarnya.
Luthfi menambahkan, Jawa Tengah saat ini tengah menjadi tujuan investor. Dengan pelayanan publik yang baik, kepercayaan investor akan tetap terjaga, sehingga peluang investasi semakin besar.
Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen menyoroti pentingnya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, investasi yang masuk hanya akan memberi manfaat jika stabilitas dan pelayanan publik tetap terjamin.
“Banyak investor datang ke Jawa Tengah karena melihat stabilitas. Kita harus kawal ini dengan menjaga pelayanan publik agar masyarakat dan dunia usaha merasa nyaman,” jelasnya.
Taj Yasin optimistis, dengan masuknya investasi, lapangan kerja baru akan tercipta. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah.
Sumarno juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Ia yakin sinergi ini dapat memperkuat pembangunan.
Dengan pelayanan publik yang tetap terjaga, Jawa Tengah menargetkan menjadi provinsi dengan iklim usaha terbaik di Indonesia.
Reporter: Ismu Puruhito